BANYUWANGI – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi terus meneguhkan komitmen untuk mewujudkan lingkungan Lapas yang bersih dan terbebas dari peredaran gelap narkoba dan alat komunikasi ilegal. Kali ini, Lapas Banyuwangi menggelar Deklarasi Komitmen Bersama yang diikuti oleh seluruh pegawai, Rabu (28/5). Kepala Lapas Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa menyampaikan terdapat tiga poin penting dalam deklarasi yang digelar di Aula Sahardjo itu. Komitmen yang pertama yaitu menolak dengan tegas segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta kepemilikan atau penggunaan telepon genggang secara ilegal di dalam Lapas. Kedua, berkomitmen menjalankan pengawasan dan penegakan aturan secara konsisten, transparan, dan akuntabel, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan eksternal dalam mencegah praktik-praktik ilegal di dalam Lapas. “Terakhir, mendorong integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas seluruh Petugas Pemasyarakatan sebagai garda terde...

BANYUWANGI – Sehari setelah melaksanakan serah terima jabatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa menunjukkan komitmennya untuk memperhatikan kesejahteraan warga binaan. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengunjungi langsung blok hunian Lapas didampingi sejumlah pejabat dan petugas Pemasyarakatan, Selasa (20/5). Dalam kunjungan tersebut, Wayan memperkenalkan diri sekaligus menyapa warga binaan secara interaktif. Ia mengecek kondisi blok hunian, memastikan kebersihan, kenyamanan, serta kelayakan fasilitas yang ada. Tak lupa, Ia juga menanyakan langsung kondisi warga binaan, mendengarkan keluhan, serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi dengan baik. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh warga binaan mendapatkan haknya, mulai dari layanan kesehatan, makanan, hingga kebutuhan dasar lainnya," ujarnya. Selain itu, kunjungan ini juga menjadi sarana pendekatan persuasif di bidang keamanan. Kalapas menghimbau agar warga binaan mematuhi ...

BANYUWANGI – Pucuk pimpinan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi kembali berganti. Mochamad Mukaffi yang telah menjabat selama 4 bulan akan mengemban amanah baru pada Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Maluku Utara. I Wayan Nurasta Wibawa yang sebelumnya menjabat sebagai Kalapas Banjarbaru kini resmi memegang tongkat kepemimpinan Lapas Banyuwangi Serah terima jabatan berlangsung di Aula Sahardjo dengan disaksikan langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur, Kadiyono, Senin (19/5). Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Kepala UPT se Korwil Jember dan beberapa perwakilan Kepala UPT Pemasyarakatan wilayah Jawa Timur. Dalam sambutannya, Kadiyono menegaskan agar Kalapas Banyuwangi yang baru dapat membangun sinergitas yang kuat dengan berbagai pihak, baik pihak internal maupun eksternal. Menurutnya, dalam dinamika Pemasyarakatan, permasalahan pasti ada. Namun hal itu bukan untuk dihindari, melainkan harus direspon dengan cara yang tepat sehingga masalah t...

Banyuwangi – Tiga orang Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi patut bersyukur pada momen perayaan Hari Raya Waisak di tahun ini. Pasalnya, tiga Warga Binaan yang beragama Buddha atau Buddhis itu memperoleh remisi atau pengurangan masa pidana. Remisi tersebut merupakan remisi yang bersifat khusus, sehingga hanya diberikan kepada Warga Binaan yang beragama Buddha. Besaran remisi yang diterima oleh masing-masing Warga Binaan yaitu 15 hari, 1 bulan dan 1 bulan 15 hari. Hal itu disampaikan oleh Kepala Lapas Banyuwangi, Mochamad Mukaffi, senin (12/5). Menurutnya, Surat Keputusan penerima remisi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah diterima dan diserahkan kepada Warga Binaan yang bersangkutan. “Dalam SK Kolektif tersebut, Tiga Warga Binaan Buddhis di  Lapas Banyuwangi mendapatkan remisi khusus Waisak,” ujarnya. Mukaffi menyebut, besaran remisi yang diterima oleh dua Warga Binaan itu berdasarkan lama mas...

Aksi Massa GEBRAK  Banyuwangi,_Disaat Pemerintah Pusat galakkan efisiensi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tetap gerakkan pembangunan. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang saat ini menjabat untuk kedua kalinya (2025-2030) menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama.  Namun, di balik semangat pembangunan tersebut, terdapat kabar (isu) miring, yang mencoreng pemerintahan Ipuk Fiestiandani. Pasalnya,menjelang pelaksanaan kegiatan infrastruktur tahun anggaran 2025, muncul isu dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), dugaan praktik monopoli dan ijon proyek.  Dugaan tersebut,mematik reaksi Ketua Gerakan Buruh dan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) Muhammad Helmi Rosyadi untuk bersuara.dia menduga praktik monopoli dan ijon proyek tersebut,ada kaitannya dengan Pemilihan Bupati (Pilbup) 2024 lalu. Muhammad Helmi Rosyadi yang juga kordinator Sekber Ormas, LSM dan OKP menuding, ada dugaan dana kampanye untuk pencalonan kepala daerah inkumben dikumpulkan dar...

BANYUWANGI - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan bagi warga binaan. Kali ini, warga binaan mendapatkan pelatihan keterampilan berbahasa Inggris sebagai bagian dari program Kejar Paket yang diselenggarakan di lingkungan lapas, Sabtu (10/5). Pelatihan ini terlaksana berkat kerja sama antara Lapas Banyuwangi dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Pokjar Giri. Tidak hanya melibatkan pengajar lokal, program ini juga menghadirkan praktisi bahasa asing dari mancanegara untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan mendalam. Kepala Lapas (Kalapas) Banyuwangi, Mochamad Mukaffi menyatakan bahwa pelatihan bahasa Inggris ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi internasional warga binaan. "Bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa global yang sangat penting dikuasai di era modern ini. Kami berharap warga binaan tidak hanya mampu membaca dan menulis, tetapi juga bisa memahami serta berkomunikasi den...

Ragil Nanang Hidayat,SH. Banyuwangi,_Pengaduan terkait dugaan pungutan liar (Pungli) dan tindak pidana korupsi berulang kembali pada program yang dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).hal ini bertujuan untuk memberikan kapasitas hukum atas hak tanah serta mengurangi adanya sengketa tanah di tengah masyarakat. Program PTSL sudah di laksanakan sejak tahun 2017, hingga tahun ini pun PTSL masih berlangsung secara bersamaan untuk seluruh objek pendaftaran di seluruh wilayah Republik Indonesia. Namun sangat di sayangkan,program PTSL kerap di salahgunakan oleh oknum yang berkutat dalam lingkup desa/kelurahan atau tingkat administratif setara. Berdasarkan temuan adanya dugaan pungli PTSL di Desa Kedunggebang-Kecamatan Tegaldlimo dengan bukti kuat berupa video percakapan beberapa warga,LSM SOROD melayangkan surat pengaduan ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi yang beralamat di jalan Jaksa Agung Suprapto No.63 pada tanggal 28-4-2025. Perihal p...